Artikel

Integritas Pelayanan Pertanahan

16 July 2012 | 11:21  -  ditulis oleh: Kantor Pertanahan Kota Kupang

  EMAIL     PRINT


Integritas Pelayanan Pertanahan

Dalam  pembinaan yang dilakukan oleh Tim Perbaikan Mutu Pelayanan Pertanahan (TMPP) dikemukan bahwa berdasarkan survey integritas yang dilakukan oleh KPK, skor Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat  tergolong rendah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan integritas dan bagaimana cara mengukurnya, dengan jawaban itu kita bisa merencanakan untuk memperbaiki mutu pelayanan pertanahan.

Integritas

Integritas  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “mutu, sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yang utuh,  sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran.”  Ada juga yang menyederhanakan arti dari integritas yaitu adanya konsistensi antara ucapan dan perbuatan, jadi ada  hubungan antara integritas dan kemunafikan.  Integritas adalah musuh kemunafikan, artinya, kita  tidak bisa membangun integritas sambil mempertahankan kemunafikan. Banyak yang mengatakan bahwa integritas harus dimulai dari atas, dari Kakanwil, Kepala Kantor, Kepala seksi baru staf, apalagi ada istilah di Minang : mandi kudo, yang kurang lebih artinya pimpinan harus memberi contoh dulu baru staf akan ikut melaksanakannya. Anggapan itu tentu tidak sepenuhnya benar, apalagi dalam manajemen modern, organisasi tidak hanya ditentukan oleh integritas seorang pemimpin tetapi lebih tergantung pada integritas karyawannya. Integritas merupakan kunci kemajuan organisasi, karena baik buruknya organisasi ditentukan oleh SDM nya, yang diharapkan menjunjung tinggi integritas.

Mengukur integritas itu tidak mudah , karena banyak terkait dengan moralitas , perilaku dan kompetensi seseorang. Walaupun metoda pengukuran belum tentu tepat, tapi ada batasannya, dan ini dimonitor dan ditunjukkan dari bukti perilaku sehari-hari yang dapat dicatat dan dirasakan. Membandingkan  antara ucapan dengan  tindakan adalah cara pengukuran integritas yang paling mudah dan paling tepat. Integritas  bisa dilihat melalui kesamaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Demikian pula pengukuran integritas pelayanan dapat dilakukan dengan  membandingkan antara norma  dan standard  pelayanan dengan kondisi pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan.

Survei  Integritas

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  No.63 Tahun 2003,  prinsip Pelayanan Publik terdiri dari 10 dimensi, yaitu :

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2.  Kejelasan

  • Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
  • Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
  • Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.


3. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaiakn dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat emanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ihklas.

10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain- lain.

Integrity  In Action
Harapan dan tuntutan masyarakat yang tinggi untuk memperoleh layanan pertanahan serta hasil survei integritas yang kurang memuaskan terhadap layanan pertanahan, membuat kita untuk mau berubah, melakukan sesuatu untuk memperbaiki pelayanan pertanahan.  Keterbatasan-keterbatasan yang ada baik berupa sarana,   sumber daya  manusia maupun kesejahteraan petugas tidak bisa dijadikan alasan pemaaf . Kita harus berbuat, sekarang juga. Dan variabel Potensi Integritas rasanya sangat mungkin diperbaiki untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan .

1. Lingkungan Kerja :
Ketidak pastian biaya dan waktu layanan pertanahan yang yang selama ini ada, mengakibatkan masyarakat ingin bertemu dan mendapat kepastian dari petugas   dan akhirnya berujung pada proses tawar menawar . Hal ini dapat dicegah apabila kita bisa mengfungsikan loket pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2010. Semua informasi dan semua pendaftaran WAJIB melalui loket, petugas loket memberikan tanda terima berkas dan kwitasi sesuai dengan yang dibayarkan.  Tanda terima ini dijadikan sebagai syarat apabila yang bersangkutan akan  mengetahui informasi berkasnya, melakukan complain ataupun dalam pengambilan  sertipikat.

2. Sistem Administrasi
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang  Standar Pelayanan Dan Pengaturan  Pertanahan , berlaku sangat umum untuk seluruh wilayah Indonesia, peraturan tersebut harus dijabarkan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan. Oleh karena itu Kepala Kantor wajib membuat SOP yang lebih sederhana dengan tetap mengacu kepada  peraturan tersebut.

Sedangkan informasi-informasi  yang ada sekarang sangat normatif dan sulit dimengerti masyarakat. Sebagai contoh informasi tentang biaya pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pememrintah nomor 13 tahun 2010 sangat sulit dipahami masyarakat, sehingga perlu dibuatkan daftar tarif yang sederhana misalkan untuk penerbitan sertipikat pertama kali terhadap luas tanah dari 250 m2 sampai 10000 m2.

3. Sikap Petugas Layanan
Agar perlakukan petugas sama kepada seluruh pengguna layanan, maka prinsip pelayanan first in first out harus dapat direalisasikan. Sebenarnya dengan adanya Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) prinsip tersebut dengan mudah dapat dimonitor, yang perlu  ditekankan disini adalah perlunya ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian berkas permohonan.

Disamping itu perlu ada persamaan persepsi dalam menafsirkan peraturan, sebab peraturan yang tidak jelas, dalam area abu-abu, berpotensi untuk terjadinya pemberian gratifikasi.

4. Pencegahan Korupsi
Upaya pencegahan korupsi yang paling sederhana adalah mengingatkan semua pelaksana  tentang tindak pidana korupsi adalah dengan memasang poster. Pemasangan poster baik di ruang pelayanan (front office)maupun ruang pemrosesan (back office) sangat dianjurkan. Upaya yang lebih keras adalah pemberian sanksi terhadap petugas yang terbukti  menyalahgunakan wewenang.

Di loket pelayanan harus disediakan tempat serta petugas untuk menerima pengaduan masyarakat. Apabila ada pengaduan/complain dari masyarakat,  maka dalam waktu paling lambat 14 hari pengaduan tersebut harus segera ditangani.


Penutup
Integritas kantor adalah merupakan komitmen bersama antara Kepala Kantor dan staf, oleh karena itu perlu duduk bersama, merumuskan aksi,  mensosialisaikan , melaksanakan secara konsukwen  dan meberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Action sekarang juga, karena masyarakat sudah cukup lama menunggu.